Drama Prabowo, Kemenangan Jokowi KURSI ISTANA · 23 Jul 2014 00:23 , Jakarta - Oleh: Taufiqurrahman, Ahmad Romadoni, Silvanus Alvin, Edward Panggabean Bernada keras, tegas nan lantang. Suaranya memecah penantian lebih dari 200 juta rakyat Indonesia yang menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 secara nasional. Prabowo berbicara. Dia membuat kejutan di tengah panasnya rekapitulasi yang diiringi hujan interupsi di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Capres nomor urut 1 itu menyatakan menarik diri dari proses Pilpres lantaran, menurut dia, ada kecurangan masif yang diabaikan KPU. "Kami menarik diri dari proses yang berlangsung," ujar Prabowo Subianto dalam jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa 22 Juli 2014. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu menyatakan tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat karena dipermainkan dan diselewengkan. "Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis dan terhormat," tegasnya. Prabowo juga meminta seluruh rakyat yang memilih pasangan Prabowo-Hatta tetap tenang. "Yakinlah kami tidak akan biarkan dan hak demokrasi kita dicederai," kata mantan menantu Soeharto tersebut. Dia juga menyebut Pilpres 2014 cacat. Tim Prabowo-Hatta rencananya juga akan mendesak dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berisi perpanjangan masa kepemimpinan SBY selama 1 tahun mendatang dan diharapkan pada tahun itu, KPU bisa menggelar Pemilu ulang Memang sebelumnya, Prabowo memprotes KPU terkait dugaan adanya kecurangan. Dia bahkan mengancam akan mempidanakan KPU bila rekomendasi Bawaslu untuk menindak kecurangan diacuhkan. "Kalau tidak melaksanakan, itu pidana. Jadi ini sangat-sangat mempertanyakan legimitasi dari seluruh proses ini. Kita menganggap semua proses (pemilu) ini cacat," tegas Prabowo, 20 Juli. Menanggapi ancaman dari Prabowo, Ketua KPU Husni Kamil menegaskan pihaknya tetap melaksanakan proses rekapitulasi suara nasional. "Kami tetap menggelar rapat rekapitulasi suara seusai aturan yang sudah ditentukan," kata Husni di kantor KPU, Jakarta, 21 Juli dini hari. "Itu kan (ancamannya) dari tim kuasa hukumnya saja." Komisioner KPU Sigit Pamungkas menilai ancaman pidana dari kubu Prabowo sebagai gurauan belaka dan tanda cinta untuk KPU. Dia menjelaskan, proses rekapitulasi suara capres dan cawapres hasil pemilu presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014 telah dilakukan secara berjenjang. Selama itu pula berbagai permasalahan di tingkat bawah saat proses rekapitulasi berlangsung telah diselesaikan. "Semua bisa diselesaikan di tingkat tersebut. Jadi KPU di dalam menjalankan proses rekapitulasi ini dibuat secara transparan. Data-data yang dimuat di situs, sehingga publik bisa mengontrol," terangnya. Maka dari itu, lanjut dia, masyarakat Indonesia dapat melihat cara tugas KPU, apakah dijalankan secara benar atau tidak. Credits: Ade Zahfitry
